SELAMAT DATANG

Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Tinggi Papua Barat. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah memenuhi standar SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan serta SK Dirjen Badilum Nomor 127/DJU/SK/HM1.1/III/2026 tentang Pembaruan Standarisasi Website Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.
e-Court

e-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

Lebih Lanjut
SIWAS - Whistleblowing System

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri anda sebagai whistleblower dan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan

LAPORKAN DENGAN SIWAS!!
Small Claim Court

Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

Lebih Lanjut
Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Tinggi Papua Barat

Masuk SIPP
Direktori Putusan

Direktori Putusan merupakan aplikasi sistem informasi yang menyajikan informasi penetapan dan putusan perkara yang telah putus di Pengadilan Tinggi Papua Barat

Masuk Direktori
Pos Bantuan Hukum

Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Papua Barat. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSBAKUM

Lebih Lanjut
Mendukung Aksesibilitas Difabel

Situs Pengadilan Tinggi Papua Barat memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan. Fitur AccessKey navigasi keyboard juga ditanamkan di situs ini bagi difabel mandiri

Lebih Lanjut
MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT
MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Beranda Pengumuman TerkiniPENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP XXIII TAHUN 2025

Pengumuman Terikini

Berita Terkini

Kegiatan Terkini Pengadilan

Lentera Badilum

Layanan Elektronik Terpadu oleh Ditjen Badilum, Anda dapat menggunakan seluruh layanan tersebut dengan klik gambar diatas.

Penelusuran Perkara SIPP

Telusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Isi Survey dengan SISUPER

Anda dapat melakukan survey kepuasan masyarakat dan survey persepsi anti korupsi dengan klik tombol dibawah.

Masuk SISUPER

Video Profil Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Prosedur Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

Lebih lanjut

Permohonan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Prosedur Bantuan Hukum

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

17 Juli 2025

PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP XXIII TAHUN 2025

on Kamis, 17 Juli 2025. Posted in Pengumuman Terkini

Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XXIII Tahun 2025 membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia Terbaik yang Merasa Terpanggil untuk Mengabdikan Diri sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan Persyaratan sebagai berikut :

untuk lebih lanjut, silahkan klik link dibawah ini :

Pengumuman Rekrutmen Calon Hakim Ad Hoc Tahap XXIII Tahun 2025

Prosedur Gugatan Sederhana

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 4 Tahun 2019 untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

Lebih lanjut

Prosedur Mediasi

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi.

Lebih Lanjut

Elektronik Pidana Terpadu

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik, serta sehubungan dengan telah diberlakukannya aplikasi e-Berpadu pada seluruh Pengadilan di Indonesia.

Lebih Lanjut

The Electronik Justice System

e-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.